KOTA YANG SUDAH MENERAPKAN RTH 30% DARI LUAS WILAYAHNYA

KOTA YANG SUDAH MENERAPKAN RTH 30%
DARI LUAS WILAYAHNYA

A.   PENGERTIAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka pada suatu kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Klasifikasi bentuk RTH umumnya antara lain RTH Konservasi/Lindung dan RTH Binaan.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

·         kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis; 

·         kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi; 

·         area pengembangan keanekaragaman hayati; 

·         area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan; 

·         tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; 

·         tempat pemakaman umum; 

·         pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan; 

·         pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis; 

·         penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya; 

·         area mitigasi/evakuasi bencana; dan 

·         ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

B.    FUNGSI DAN MANFAAT

RTH memiliki fungsi sebagai berikut: 

A.    Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:

·         memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota); 

·         pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar; 

·         sebagai peneduh; 

·         produsen oksigen;  

·         penyerap air hujan; 

·         penyedia habitat satwa; 

·         penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta; 

·         penahan angin.

B.     Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

a)      Fungsi sosial dan budaya: 

·         menggambarkan ekspresi budaya lokal; 

·         merupakan media komunikasi warga kota; 

·         tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

b)     Fungsi ekonomi:

·         sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; 

·         bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain. 

c)      Fungsi estetika:

·         meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan; 

·         menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;

·         pembentuk faktor keindahan arsitektural; 

·         menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. 

C.    Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:  

a)      Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);

b)      Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

C.   PENYEDIAAN RTH

Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan pada:

a)      Luas wilayah

b)      Jumlah penduduk

c)      Kebutuhan fungsi tertentu

a)      Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut: 

·         Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat; 

·         Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat; 

·         Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. 

·         Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

b)     Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.  

·         250 jiwa : Taman RT, di tengah lingkungan RT

·         2500 jiwa : Taman RW, di pusat kegiatan RW

·         30.000 jiwa : Taman Kelurahan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kelurahan 

·         120.000 jiwa : Taman kecamatan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan 

·         480.000 jiwa : Taman Kota di Pusat Kota, Hutan Kota (di dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar)

c)      Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak teganggu. 

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

D.   PERATURAN MENGENAI RTH

UU NO 26 TAHUN 2007 ( PENATAAN RUANG)

·         Peraturan tentang struktur ruang dan prasarana wilayah kabupaten yang untuk melayani kegiatan dalam skala kabupaten.

·         Pemerintah kabupaten memiliki wewenang dalam pengembangan dan pengelolaan kabupaten dan telah disahkan dalam undang – undang.

·         Rencana tata ruang kabupaten memuat rencana Pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

·         Rencana tata ruang wilayah kabupaten merupakan pedoman dasar bagi pemda dalam pengembangan lokasi untuk kegiatan pembangunan di daerahnya terutama pada daerah pedesaan.

·         Peninjauan kembali atau revisi terhadap rencana tata ruang untuk mengevaluasi kesesuaian kebutuhan pembangunan.

UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG RTH ( RUANG TERBUKA HIJAU)

Pada UU NO 26 TAHUN 2007 PASAL 17 memuat bahwa proporsi kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Isi UU NO 26 TAHUN 2007 PASAL 17 :

·         Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

·         Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

·         Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

·         Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

·         Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.

·         Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.

·         Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang N0 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) sebagai area memanjang / jalur dan / atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam.

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi 5:

1.      Kawasan hijau pertamanan kota

2.      Kawasan Hijau hutan kota

3.      Kawasan hijau rekreasi kota

4.      Kawasan hijau kegiatan olahraga

5.      Kawasan hijau pemakaman

Tujuan pembentukan RTH di wilayah perkotaan adalah :

·         Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan dan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan.

·         Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

·         Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam Pengelolaan RTH adalah :

·         Fisik (dasar eksistensi lingkungan), bentuknya bisa memanjang, bulat maupun persegi empat atau panjang atau bentuk-bentuk geografis lain sesuai geo-topografinya.

·         Sosial, RTH merupakan ruang untuk manusia agar bisa bersosialisasi.

·         Ekonomi, RTH merupakan sumber produk yang bisa dijual

·         Budaya, ruang untuk mengekspresikan seni budaya masyarakat

·         Kebutuhan akan terlayaninya hak-hak manusia (penduduk) untuk mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, indah dan lestari.

E.    CONTOH KOTA YANG SUDAH MENERAPKAN RTH 30% DARI LUAS WILAYAHNYA

Surabaya

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki Kota Surabaya hanya 26 persen dari total luas wilayah kota Surabaya yang mencapai 333.063 kilometer persegi. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya bertekad untuk tetap membangun RTH-RTH baru yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, beberapa tahun lalu luas RTH di Surabaya hanya  sembilan persen, lalu kemudian naik menjadi 12 persen, dan kini sebesar 26 persen.

Di dalam Undang Undang (UU) Nomor 26/2007 tentang penataan ruang mensyaratkan RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. RTH terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. “Saya menargetkan luas RTH bisa di atas 30 persen sehingga Surabaya bisa lebih sejuk, minim polusi, bebas banjir karena banyaknya resapan, juga wajah Surabaya menjadi lebih indah,  jelasnya.

Ke depan, sambung Risma, pemkot menargetkan luas RTH di Surabaya dapat mencapai 35 persen. Karena dengan luas RTH sebesar itu dapat menurunkan suhu udara rata-rata di Surabaya dari 34 derajat celcius menjadi 32 hingga 30  udara bisa 32-30 derajat celcius .

Pembuatan RTH ini tidak selalu dalam bentuk taman, akan tetapi juga bisa berupa pembuatan waduk, penanaman pohon di pinggir jalan, hingga tempat-tempat pembiakan bibit tanaman.

“Tahun ini kita membebaskan 2 hektar lahan untuk RTH. Dan diusahakan tahun ini akan ada banyak RTH-RTH baru yang lebih menyebar diberbagai wilayah di Surabaya,” pungkasnya.